Keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan kondisi politik, keamanan dan ekonomi yang buruk. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi pemberontakan di berbagai daerah, misalnya adalah pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun, pemberontahan DI/TII tahun 1953 di Jawa Barat dan pemberontakan PKI tahun 1965. Untuk mengatasi permasalahan keamanan ini pemerintah berupaya melakukan diplomasi kepada pihak yang memberontak untuk meredakan pemberontakan. Misalnya dengan mengirim Johannes Leimena untuk meredakan pemberontakan RMS di Maluku, dan mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh untuk mengakhiri pemberontakan DI/TII di Aceh. Baca juga: Hasil Sidang Pertama dan Kedua BPUPKI Pemerintah juga melakukan operasi militer kepada pemberontak yang masih menolak perdamaian. Misalnya dengan melancarkan Ops. Pasoepati untuk menumpas RMS. a. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Nah, untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan tiga maklumat salah satunya mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer. Namun sayangnya, kabinet-kabinet bentukan Presiden Soekarno tersebut tidak ada yang bertahan lama. Hal ini membuat kondisi politik Indonesia tidak stabil karena banyak kabinet yang jatuh dan pergantian perdana menteri. Menghadapi kondisi ini, dilakukan pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 1955, untuk memilih anggota parlemen agar kondisi politik bisa membaik dan dapat dibentuk pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat. Namun upaya ini gagal karena tidak ada partai yang menang pada pemilihan umum 1955. Kondisi politik ini menyebabkan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang merubah bentuk pemerintahan menjadi sistem Parlementer menjadi sistem Presidensial Baca juga: Konferensi Meja Bundar b. Ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan sangat buruk karena beberapa sebab diantaranya tidak terkendalinya peredaran uang pada masa pemerintah Jepang sehingga menimbulkan inflasi, serta belum memiliki alat pembayaran yang sah sehingga menggunakan tiga mata uang yaitu mata uang pendudukan jepang, mata uang de javanesche dan mata uang pemerintah Hindia Belanda. Kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan semakin diperparah dengan adanya Blokade Belanda. Hal ini terjadi sejak Belanda bersama sekutu datang ke Indonesia dan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan ekonomi pasca kemerdekaan Indonesia. Blokade yang dilakukan oleh pihak Belanda disebabkan oleh beberapa alasan seperti: Menghalangi peralatan dan senjata yang masuk ke Indonesia. Menghalangi hasil perkebunan milik pengusaha asing dan Belanda yang keluar. Menjaga bangsa Indonesia dari adanya perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang selain penduduk Indonesia. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi, dan memperbaiki kondisi keuangan negara. Misalnya adalah melakukan nasionalisasi bank Belanda seperti De Javasche Bank (menjadi Bank Indonesia), melakukan kebijakan seperti Sistem Ekonomi Banteng dan membentuk Dewan Ekonomi Nasional.
